Menangani bencana alam adalah sebuah pekerjaan yang tidak mudah.Sering kali diperlukan koordinasi berlapis-lapis dan komunikasi antara berbagai organisasi bahkan berbagai negara untuk dapat memberikan bantuan dengan efektif. Permasalahan ini masih ditambah lagi dengan keadaan wilayah yang rusak setelah tertimpa bencana alam, dan putusnya jalur-jalur komunikasi akibat kerusakan infrastruktur. Di beberapa negara berkembang, infrastruktur ini tidak memadai bahkan kadang tidak tersedia sama sekali. Pemerintah biasanya memegang peranan penting dalam mengatasi tantangan-tantangan logistik semacam ini, akan tetapi beberapa tahun belakangan ini ada lagi hal penting yang terbukti sangat membantu penanganan bencana, yaitu adanya usaha pemerintah untuk mendukung kebebasan penggunaan dan penyebaran data sesudah kejadian-kejadian darurat.

Inisiatif untuk menyediakan open data dan mendukung pengembangan teknologi baru terkait data, terbukti telah menyelamatkan banyak jiwa. Mulai dari bencana gempa bumi tahun 2010 di Haiti sampai dengan gempa bumi di Nepal tahun 2015. Pembuat kebijakan di seluruh dunia perlu melihat contoh-contoh nyata tersebut untuk dapat meningkatkan dukungan mereka dalam hal penanggulangan bencana, maupun untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan adanya bencana di masa yang akan datang.

Open data telah menjadi salah satu alat yang paling bermanfaat dalam membantu para relawan dan pekerja tanggap darurat, dengan memberikan informasi geospasial yang terkini dan akurat, dan memberikan informasi yang sangat diperlukan untuk melakukan perencanaan dan penentuan prioritas dalam pengambilan keputusan bagi organisasi kemanusiaan maupun pemerintah. Platform data geospasial semacam OpenStreetMap, yaitu sebuah project pemetaan yang bersifat open source, memungkinkan para relawan untuk memperkirakan tingkat kerusakan dengan cepat, dan memonitor pelaksanaan penanggulangan bencana.

Sesudah super taifun Haiyan melanda Filipina pada bulan November 2013, Palang Merah Internasional dan para relawan online berkolaborasi dalam melakukan lebih dari 1.5 juta update pada OpenStreetMap dalam waktu 6 hari saja, dengan menggabungkan laporan yang bersifat crowdsource dari berbagai pekerja lapangan dengan data dari lembaga geospasial Amerika serta data dari pemerintah Filipina.

Untuk mengantisipasi kedatangan Hurricane Sandy, pemerintah kota New York menerbitkan peta daerah evakuasi yang terbaru di portal open datanya, dan bekerja sama dengan organisasi seperti The New York Times dan Google’s Crisis Response Team untuk mengolah dan menggabungkan data dari penampungan, pusat distribusi makanan, dan jalur-jalur evakuasi. Sebuah pekerjaan yang diperkirakan memerlukan 10 kali lipat tenaga dibanding metode tradisional.

Saat ini usaha penanggulangan bencana untuk Nepal memanfaatkan Humanitarian Data Exchange, sebuah open portal yang menggabungkan data-data penting dari pemerintah, lembaga kemanusiaan, dan sumber akademik, yang sebelumnya sangat sulit atau memakan banyak waktu bagi para relawan dan pekerja sosial untuk mendapatkannya. Sebagai contoh, para relawan dapat menemukan data sebaran curah hujan dari USAID bersama dengan data batas administratif Nepal dari University of Georgia, serta data harga bahan makanan dari World Food Programme dari PBB.

Selain menyediakan data yang penting, pemerintah juga dapat berperan penting dalam mendukung inovasi teknologi yang dapat membantu para relawan. Sesudah Badai Sandy melanda New York, dilakukan upaya penanggulangan bencana menggunakan teknologi analytics yang dibuat oleh Palantir, sebuah perusahaan yang dimulai dari pendanaan CIA, untuk memprediksi lokasi-lokasi yang mungkin paling memerlukan obat-obatan, makanan, dan pakaian, serta mengkoordinasikan usaha untuk mengatasinya. Di Nepal, para relawan bencana berhasil menyelamatkan empat korban yang terjebak dalam reruntuhan dengan menggunakan sensor canggih dari NASA dan U.S. Department of Homeland Security, yang dapat mendeteksi detak jantung di balik timbunan reruntuhan. Dan baru-baru ini U.S. National Science Foundation bersama Lembaga Sains dan Teknologi Jepang menjalin kerja sama untuk mengembangkan teknologi tanggap darurat yang bersifat data-driven, mulai dari sistem penyampaian informasi yang context-aware sampai dengan algoritma pencarian yang dapat mengenali bau, untuk mendeteksi polutan dan bahan berbahaya menggunakan jaringan sensor dalam air maupun udara.

Tentunya tidak hanya pemerintah yang berperan penting dalam hal penanggulangan bencana, sektor swasta pun dapat menyumbangkan data yang penting untuk kejadian-kejadian darurat. Ketika gempa bumi dan tsunami Tohoku memporak porandakan Jepang pada 11 Maret 2011, pemerintah Jepang meminta pabrikan mobil semacam Toyota dan Honda untuk mengaktifkan GPS tracking di kendaraan yang mereka buat. Perusahaan-perusahaan ini menggunakan data perjalanan pengguna mobil mereka, yang menunjukkan di mana para pengemudi memutar arah akibat kerusakan jalan, kecelakaan dan hambatan lainnya, untuk membuat peta yang akurat tentang jalur-jalur yang aman dan masih dapat dilalui dalam waktu hanya 24 jam setelah terjadinya bencana.

Jenis-jenis data tools ini telah terbukti sangat membantu aksi tanggap darurat dan dapat menyelamatkan banyak jiwa. Dukungan yang terus menerus dari pemerintah sangat mendukung kesuksesan upaya semacam ini. Meyadari hal ini, para pembuat kebijakan hendaknya mengetahui cara-cara untuk dapat mendukung secara proaktif pengembangan dan penggunaan teknologi data bagi penanggulangan bencana, dan melakukan upaya pencegahan terhadap potensi masalah yang bisa muncul, tanpa menunggu datangnya keadaan darurat. Sebagai contoh, sebagian besar data geospasial yang sangat penting bagi kegiatan tanggap darurat sumbernya adalah dari pemerintah, akan tetapi tanpa komitmen yang mengikat secara hukum bagi pemerintah dan lembaganya untuk membuka akses terhadap open data, data krusial ini bisa jadi tidak terakses oleh para relawan.

Di tingkat lokal, negara bagian dan propinsi, para pengambil keputusan mestinya mencontoh apa yang dilakukan oleh pemerintah kota New York dan membangun portal open data yang robust, berisi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat di masa darurat. Negara-negara yang memiliki sarana hendaknya terus berinvestasi dalam riset dan pengembangan project data yang dapat menjadi penyelamat jiwa dalam keadaan bencana.

Seiring munculnya metode baru yang berbasiskan data, seperti misalnya penggunaan data telepon selular untuk mengawasi penyebaran Ebola di Afrika Barat, masyarakat mungkin khawatir akan resiko terganggunya privacy sehingga enggan untuk berpartisipasi. Di samping itu, negara dengan aturan privacy yang ketat mungkin tidak dapat mengikuti jejak Jepang dalam kesuksesannya memanfaatkan sistem emergency car tracking yang disebutkan di atas. Meski demikian, para pengambil keputusan memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh bahwa keuntungan penggunaan teknologi yang dapat menyelamatkan jiwa ini bisa jadi jauh lebih besar dari resiko privacy yang mungkin timbul.

Meskipun bencana alam dan bencana lainnya mungkin tak dapat dihindarkan terjadinya, penggunaan data telah terbukti dapat mengurangi kerusakan dan kerugian material maupun jiwa yang ditimbulkannya. Dan dengan dukungan dari para pembuat keputusan, mestinya penggunaan data dan teknologinya akan dapat menyelamatkan jauh lebih banyak lagi jiwa.